Bung Karno dan Politik Minyak Kita

Oleh: Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto

"Jangan Dengarkan Asing..!!"

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, "Elu ada, gue ada" kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

“Quo Vadis” RUU Kamnas

Oleh Trimedya Panjaitan

Pemerintah akhirnya merevisi naskah RUU tentang Keamanan Nasional. Namun, revisi tersebut tidak signifikan. Substansi RUU Kamnas tetap berbahaya dan mengancam kebebasan dan supremasi sipil.

Naskah RUU Keamanan Nasional (Kamnas) tertanggal 16 Oktober 2012 itu disampaikan pemerintah dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas, Selasa, 23 Oktober 2012. Dalam naskah RUU Kamnas terakhir ini terdapat perubahan dibandingkan sebelumnya, yaitu semula terdiri atas 60 pasal jadi 55 pasal. Namun, setelah dicermati, revisi ini tidak mengubah karakter dasar RUU Kamnas yang kental nuansa sekuritisasinya.

RUU Keamanan Nasional dan Capres 2014

Oleh: Anton Dewantoro

Di banyak jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai surat kabar disebutkan bahwa Prabowo Subiyanto adalah kandidat presiden yang akan mendapatkan suara terbanyak jika saja Pemilu dilaksanakan tahun 2012 ini. Rakyat rindu figur pemimpin yang tegas dan berwibawa, oleh karena itu pemimpin dari kalangan militer dianggap bisa menjawab kebutuhan ini. Eh…eh…eh, tunggu lho bukannya Pak SBY yang sekarang masih jadi presiden dulunya orang militer juga?

Publik seolah dikondisikan bahwa “keamanan” Indonesia saat ini sedang terguncang sehingga kemakmuran bangsa terganggu. Waduh, rada Jaka Sembung cuy! Ketegangan di Poso yang ditandai dengan kematian dua orang anggota polisi mejadi pengesahan bahwa kondisi keamanan negara ini memang sedang terancam.

Tolak RUU Kamnas

RUU ini yang berisi 55 pasal (versi 23 Oktober 2012) ternyata berisi tentang bagaimana peran militer (TNI/BIN) dalam mengatasi berbagai ancaman yang meliputi jenis, bentuk, spektrum dan sasaran ancaman yang dihadirkan secara luas dan abstrak dalam RUU ini, sehingga mampu ditafsirkan secara subjektif sesuai keinginan penguasa/militer.

Semua bagian dalam RUU Kamnas ini sebenarnya telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara sektoral maupun terhadap penanganan berbagai tindak kejahatan, mulai dari tertib sipil hingga darurat perang.

Ada beberapa hal kampanye menyesatkan yang dilakukan oleh para pengusung RUU Kamnas, karena RUU ini berisikan:

Belajarlah dari Sejarah Otoritarianisme

Oleh : Hariyono
Guru Besar dan Dekan Fakultas Sosial Universitas Negeri Malang,
Doktor di bidang Ilmu Sejarah Politik

Dalam usaha perjuangan reformasi membangun sistem demokrasi yang bebas dari penyakit sosial kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tatanan demokrasi kini menghadapi ancaman struktural yuridis.

Ancaman tersebut adalah munculnya RUU Keamanan Nasional yang kini sedang dibahas DPR. Beberapa pasal dari RUU tersebut cukup membahayakan demokrasi sekaligus keamanan masyarakat madani.

BENARKAH KARAKTERISTIK MASYARAKAT INDONESIA LEPAS DARI PRIMORDIALISME?

“Statemen Alfian Mallarangeng menjadi Realistis”

Pasangan JK-Wiranto adalah simbol pasangan satu-satunya yang berasal dari luar jawa (minoritas), Sedangkan SBY-Budiono maupun Mega-Prabowo merupakan simbol Jawa (mayoritas) pada pilpres 2009. Dalam tiga kali acara debat kandidat Presiden yang diadakan oleh KPU, maka siapa pun mengakui (kecuali tim sukses yg telah berpihak) kalau JK (Jusuf Kalla) unggul dalam tiap acara tersebut. Elektabilitas JK terus naik. Namun berbanding luruskah dengan perolehan suara 8 juli 2009?
Hasil pilpres yang dilaksanakan 8 juli 2009 memberikan berbagai analisis terhadap hasil suara yang dihasilkan. Pasangan no.urut 2 (SBY-Budiono) hampir unggul di semua propinsi dengan rata-rata diatas 50 %, kecuali diantaranya Sulsel dimana JK unggul tipis diatas 50% dan SBY-Budiono diatas angka 40%.

CUCI OTAK ALFIAN MALLARANGENG

Pernyataan Alfian dalam kampanye SBY-No di makassar, bahwa orang sulsel belum saatnya menjadi pemimpin negara ini merupakan pernyataan sesat dan menyinggung Sara (kesukuan).
Ada beberapa hal dalam statemen alfian yang membuat ketersinggungan orang-orang sulsel dan masyarakat Indonesia secara luas serta pencederaan terhadap demokrasi.
Pertama, bahwa orang-orang sulsel belum saatnya memimpin bangsa ini. Statemen tersebut tidak berdasar dan merupakan penilaian yang sesat, tidak saja merendahkan kapasitas dan kapabilitas orang-orang sulsel, tetapi menggiring opini bahwa hanya suku si A yang pantas saat ini. Pernyataan itu mengingkari eksistensi bangsa ini dan mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia malah justru terjebak dalam pilihan-pilihan kesukuan (Sara). Tidak ada satu orangpun yang berhak menilai Suku-suku siapa yang lebih pantas dalam memimpin negara ini.